![](https://techwoly.com/wp-content/uploads/2025/09/gubernur-bali-i-wayan-koster-meninjau-langsung-pasar-kumbasari-di-kota-denpasar-yang-terdampak-banji.jpeg; charset="utf-8"-500x280.jpeg; charset="utf-8")
Gubernur Bali, I Wayan Koster, baru-baru ini mengumumkan kebijakan baru yang bertujuan untuk menjaga lahan produktif di Pulau Dewata. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah pencegahan terhadap terulangnya banjir besar yang telah melanda sejumlah daerah di Bali.
Koster menjelaskan bahwa langkah ini menjadi bagian dari komitmen jangka panjang yang dirancang untuk perlindungan wilayah Bali. Dalam konteks ini, alih fungsi lahan produktif untuk keperluan komersial dilarang mulai tahun ini.
Penyebab dan Dampak Banjir di Bali yang Makin Signifikan
Krisis banjir yang baru-baru ini melanda Bali menjadi sorotan utama banyak pihak. Hujan deras yang mengakibatkan banjir ini mengakibatkan banyak kerusakan infrastruktur dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Data terbaru menunjukkan 17 orang meninggal dunia terkait bencana ini.
Banjir parah yang terjadi pada 10 September ini tidak hanya merusak lahan tetapi juga memicu rasa ketidakamanan di kalangan warga. Padahal, Bali dikenal sebagai destinasi yang aman dengan daya tarik alamnya yang menawan.
Koster menegaskan agar kebijakan tersebut dapat segera diterapkan, yaitu dengan menghentikan semua proyek alih fungsi lahan yang dapat berpotensi merusak lingkungan. Dengan langkah ini, harapannya bencana serupa tidak akan terjadi lagi di masa depan.
Kebijakan Moratorium dan Perlindungan Lingkungan di Bali
Dalam rapat bersama Menteri Lingkungan Hidup, Koster menyampaikan pentingnya regulasi yang ketat dalam menjaga lahan. Moratorium tersebut diharapkan bisa menyelamatkan lahan yang selama ini dimanfaatkan untuk kebutuhan komersial, seperti hotel dan restoran. Darurat bencana ini harus menjadi pelajaran bagi masyarakat dan pengembang.
Koster mengungkapkan bahwa perda untuk moratorium pembangunan ini akan disiapkan dan mulai berlaku pada tahun 2025. Kebijakan ini selaras dengan prinsip keberlanjutan yang menjadi visi pemerintah provinsi Bali.
Di sisi lain, Koster juga menekankan pentingnya keselarasan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Hal ini dilakukan agar Bali tetap menjadi tujuan wisata yang aman dan nyaman bagi semua orang.
Rencana Penanganan Pembangunan di Masa Depan
Pemerintah Provinsi Bali tidak akan sembarangan dalam memberikan izin terkait pembangunan. Fokus utama aturan baru ini adalah perlindungan terhadap lahan pertanian dan lahan produktif lainnya. Pemerintah hanya akan mendukung pembangunan yang memang diperlukan dan tidak merusak lingkungan.
Koster berencana untuk bekerja sama dengan bupati dan wali kota di Bali agar kebijakan ini bisa diterapkan secara merata. Dengan adanya instruksi yang jelas, diharapkan tidak akan ada lagi izin baru untuk proyek yang merusak lahan produktif.
Dalam hal pembangunan perumahan, pemerintah juga akan lebih selektif. Koster mengindikasikan bahwa izin pembangunan hanya akan diberikan kepada warga yang memang memerlukan perumahan di lahan milik mereka sendiri.
